#
Logo Pengadilan Agama Pulau Punjung

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Pulau Punjung

Jl Lintas Sumatera Km. 4. Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat

Telp. 0754-2460934; Email : pa.pulaupunjung@pta-padang.go.id ; KP: 27572

SIPPPustaka OnlineJDIHSIWAS


Logo Artikel

BIAYA

Biaya

 08 Mei 2019 10:26 WIB | Administrator

HAK ATAS BIAYA PERKARA CUMA-CUMA (PRODEO)

 

Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014, tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara Cuma-Cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan.

Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berpekara secara Cuma-Cuma (Prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

   1. Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari     /Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau,

      2.   Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti, Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Karty Bantuan Langsung Tunai (BLT),  Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh intansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

 

Biaya Perkara Prodeo

  1. Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
  2. Komponen biaya perkara prodeo meliputi :

a)      Biaya Pemanggilan para pihak.

b)      Biaya Pemberitahuan Isi Putusan.

c)       Biaya Sita Jaminan.

d)      Biaya Pemeriksaan Setempat.

e)      Biaya Saksi/Saksi Ahli.

f)       Biaya Eksekusi.

g)      Biaya Meterai.

h)      Biaya Alat Tulis Kantor.

i)        Biaya Penggandaan/Photo copy.

j)        Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi.

k)      Biaya pengiriman berkas.

Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.

Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.

Pasal 8

Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo

  1. Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).
  2. Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
  3. Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
  4. Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
  5. Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat).
  6. Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
  7. Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
  8. Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

 

 

 

 

 

 

 

Informasi dan data pada WebSite ini dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan tujuan penyediaan Informasi Publik. Dan untuk dapat menggunakan layanan ini Anda WAJIB menyetujui Disclaimer ini. Ada kemungkinan bahwa informasi yang tersedia dalam database ini mungkin berisi referensi atau informasi yang belum terupdate sehingga tidak ada jaminan bahwa data dan informasi valid

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


TIDAK ADA SIDANG
HARI INI

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas