#
Logo Pengadilan Agama Pulau Punjung

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Pulau Punjung

Jl Lintas Sumatera Km. 4. Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat

Telp. 0754-2460934; Email : pa.pulaupunjung@pta-padang.go.id ; KP: 27572

SIPPPustaka OnlineJDIHSIWAS


Logo Artikel

TINGKAT BANDING

Tingkat Banding

 09 Mei 2019 14:46 WIB | Administrator

 

Prosedur Berperkara Tingkat Banding

 

Prosedur Banding Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Banding :

v  Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah dalam tenggang waktu :

  • 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;
  • 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah yang memutus perkara tingkat pertama. (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).

v  Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989).

v  Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947)

v  Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947)

v  Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).

v  Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari’ah provinsi oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.

v  Salinan putusan banding dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari’ah provinsi ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.

v  Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

v  Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera :

 

Untuk perkara cerai talak :

  • Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon.
  • Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Untuk perkara cerai gugat :

  • Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

 

 

Proses Penyelesaian Perkara

 

v  Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register;

v  Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari’ah provinsi membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas;

v  Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis;

v  Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis;

v  Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi;

v  Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding;

v  Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama

 

Informasi dan data pada WebSite ini dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan tujuan penyediaan Informasi Publik. Dan untuk dapat menggunakan layanan ini Anda WAJIB menyetujui Disclaimer ini. Ada kemungkinan bahwa informasi yang tersedia dalam database ini mungkin berisi referensi atau informasi yang belum terupdate sehingga tidak ada jaminan bahwa data dan informasi valid

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


TIDAK ADA SIDANG
HARI INI

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas