Dirjen Badilag Gelar Bimbingan Teknis Daring, Bahas Perlindungan Hukum Kaum Rentan

PULAU PUNJUNG – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) secara daring untuk membahas pelayanan keadilan bagi kaum rentan. Acara yang diselenggarakan pada hari ini melalui platform Zoom ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Pengadilan Agama Pulau Punjung.

Bimtek kali ini mengusung tema “Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan Hukum Terkait Pelayanan Keadilan bagi Kaum Rentan”. Topik ini dinilai sangat relevan mengingat pentingnya memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam posisi rentan, mendapatkan akses yang setara terhadap keadilan di mata hukum.

Sebagai narasumber utama, acara ini menghadirkan Bapak Rezafaraby, S.H., LL.M., yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Penerapan dan Penegakan Hukum, Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia/Bappenas. Dalam paparannya, beliau menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah yang berupaya untuk memperkuat sistem hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan kaum rentan. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah untuk menciptakan kerangka hukum yang inklusif.

Acara bimtek daring ini dilangsungkan di ruang media center Pengadilan Agama Pulau Punjung, menunjukkan komitmen pengadilan dalam mengikuti program-program peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilag. Keterlibatan aktif dalam kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur peradilan agama dalam memberikan layanan yang lebih baik dan berpihak kepada kelompok rentan.

Dengan adanya bimtek ini, diharapkan wawasan para peserta, khususnya yang berada di lingkungan peradilan agama, semakin terbuka mengenai cara-cara efektif dalam membantu kaum rentan berhadapan dengan proses hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan utama peradilan agama untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi seluruh pencari keadilan.