PEDOMAN PENGELOLA ORGANISASI, ADMINISTRASI, PERSONIL DAN KEUANGAN

A. ORGANISASI
1. Perpres No. 13 Th.2005
2. Perpres No. 14 Th.2005
3. UU No. 4 Th.2004
4. UU No. 3 Th.2009
5. UU No. 14 Th.1985
6. UU No. 48 Th.2009
7. UU No. 1 Th.1974
B. ADMINISTRASI

1.Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013

2. Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2012 Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

    Bebas dari Korupsi

3. PP No 61 TH 2010 tentang pelaksanaan undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

    Informasi Publik

4. UU No 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No 026/KMA/SK/II/2012

C. PERSONIL/PEGAWAI

1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No 071/KMA/SK/V/2018 Tentang Penegakan

    Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim

3. Undang – Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No 008-A/SEK/SK/I/2012 Tentang Aturan

    Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Peraturan Presiden Republik |Indonesia No 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim

    dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Ada Dibawahnya

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai

    Negeri Sipil

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan

    Pemerintah No 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat

    Pegawai Negeri Sipil

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan,

    Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

10. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia No 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai

      Negeri Sipil

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

      Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan

      Jabatan Pegawai Negeri Sipil

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 5 Tahun 1976 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kesepuluh Atas

      Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri No 070/KMA/SK/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja

      Pegawai Negeri Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Dibawahnya.

17. Undang – Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

D. KEUANGAN

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 11/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran

    Tahun Anggaran 2018

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan 

    Tahun Anggaran 2019

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan

    Menteri Keuangan No 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 50/PMK.05/2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja

    Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Penandatanganan

    Surat Perintah Membayar

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 52/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas

    Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji,

    Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil. Prajurit Tentara Nasional Indonesia,

    Anggota Kepolisian Negara Republic Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pension Atau Tunjangan

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 54/PMK.05/2018 Tentang Petunjuk Teknis

    Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri

    Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia.

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 57/PMK.06/2018 Tentang Perubahan Ataas

    Peraturan Menteri Keuangan No 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali

    Barang Milik Negara

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 108/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas

    Peraturan Menteri Keuangan No 11/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran

    2018

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 111/PMK.01/2018 Tentang Layanan Pengadaan

    Barang/Jasa Secara Elektronik Di Kementerian Keuangan

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi

      Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 142/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas

      Peraturan Menteri Keuangan No 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan

      Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian

      Pelaksanaan Anggaran

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening

      Milik Satuan Kerja Lingkungan Kementrian Negara/Lembaga

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 186/PMK.05/2017 tentang perubahan atas

      peraturan menteri keuangan no 163/PMK.05/2013 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan

      pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan

      Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/

      Lembaga

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan

      No Kep 379/PB/2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan

      No Kep 494/PB/2017 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka

      Penggunaan Uang Persediaan

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep

      531/PB/2018 Tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No

      Per 13/PB/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir

      Tahun Anggaran 2018

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 Tentang System Akuntansi Dan

      Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 237/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Atas

      Peraturan Menteri Keuangan No 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan

      Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah

20. Surat Edaran No SE 14/PB/2012 Tentang Mekanisme Pencarian Dana Non-Belanja Pegawai