Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

Prosedur Permohonan Informasi

Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi

Cara Pengajuan Permohonan Informasi ke Pengadilan Agama Pulau Punjung

A. Secara lisan

1. Melalui telepon/Fax (0755)3210231, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB
2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Pulau Punjung.

B. Secara tertulis

1. Menyampaikan  surat resmi  yang  ditujukan  kepada  pimpinan  dalam hal  ini  Ketua  Pengadilan  Agama  Pulau Punjung,  dengan  cara  diantar langsung,  dikirim  melalui  Fax. (0754) 2460934,  atau  melalui  pos  ke  alamat kantor di Jln Lintas Sumatera Km. 4 Sungai Kambut . Melalui e-mail  :pa.pulaupunjung@pta-padang.go.id
2. Pengajuan permohonan informasi secara tertulis wajib mencantumkan identitas secara lengkap dan benar

Penerimaan Pengajuan Permohonan Informasi oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung

1. Setiap orang dapat mengajukan permohonan memperoleh informasi yang tidak tersedia dalam situs Pengadilan dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan.
2. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi.
3. Permohonan meminta fotokopi putusan dan penetapan Pengadilan pada semua tingkat peradilan diajukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama.
4. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Keterangan tersebut berisi: a) ada atau tidak informasi yang dimohonkan; b) diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya; c) Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan. d) Dalam hal permohonan diterima, keterangan tersebut memuat pula biaya yang diperlukan.
5. Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan dalam hal informasi yang dimohon: a) bervolume besar; atau b) tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga petugas informasi clan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab.
6. Perpanjangan waktu tersebut tidak boleh lebih dari 2 (dua) hari kerja.