Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengadilan

Standar Pelayanan Pengadilan Agama Pulau Punjung

Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.

Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Standar pelayanan pengadilan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara.

Berikut aturan yang dijadikan Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Agama Pulau Punjung yaitu :

No	Sumber / Dasar Hukum	File
1	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan	Lihat / Download
2	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor W3-A18/81/OT.01/I/2021 tentang Standar Layanan Informasi Pengadilan Agama Pulau Punjung	Lihat / Download
3	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor W3-A18/78/OT.01/1/2022 tentang Standar Layanan Informasi Pengadilan Agama Pulau Punjung	Lihat / Download
4	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor W3-A18/63/OT.01/1/2023 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Agama Pulau Punjung	Lihat / Download
5	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 54/KPA.W3-A18/SK.OT1/I/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Agama Pulau Punjung	Lihat / Download
6	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 27/KPA.W3-A18/SK.OT1.2/I/2024 tentang Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Agama Pulau Punjung	Lihat / Download