Direktorat Jenderal Badilag Terbitkan Pedoman Salinan Putusan dan Akta Cerai Elektronik (EAC), PA Pulau Punjung Siap Implementasikan

Pulau Punjung, 1 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI terus berinovasi dalam upaya modernisasi layanan peradilan. Melalui surat resmi bernomor 1407/DJA/TI1.1.1/VI/2025, Direktorat Jenderal Badilag telah menerbitkan pedoman mengenai Penerapan Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

Terkait dengan kebijakan ini, Pengadilan Agama Pulau Punjung turut serta dalam sosialisasi dan pembahasan secara daring yang dilaksanakan di Ruangan Media Center. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, Bapak Iqbal Khadafi, S.H., M.H., dan didampingi oleh Panitera, Bapak Renol Syahputra beserta staff. Keikutsertaan ini menunjukkan komitmen PA Pulau Punjung dalam mengadaptasi dan mengimplementasikan kebijakan digitalisasi layanan peradilan.

Kebijakan baru ini menandai langkah maju yang signifikan dalam digitalisasi administrasi peradilan agama. Dengan adanya pedoman ini, penerbitan salinan putusan dan akta cerai yang sebelumnya seringkali memerlukan kehadiran fisik dan proses manual, kini dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi para pihak berperkara maupun bagi aparat pengadilan.

Penerapan sistem elektronik ini dirancang untuk menjawab tantangan era digital serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam layanan publik. Masyarakat yang telah memiliki putusan atau akta cerai dapat mengakses dan mengunduh dokumen secara online setelah proses hukum selesai dan berkas dinyatakan lengkap oleh pengadilan. Mekanisme keamanan data dan validitas dokumen elektronik menjadi prioritas utama dalam sistem ini untuk memastikan keabsahan dan keamanannya.

Bapak Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H., selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, menyatakan, “Inovasi ini adalah wujud komitmen Badilag untuk terus beradaptasi dengan teknologi demi mewujudkan peradilan yang modern dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap penerapan sistem elektronik ini dapat mengurangi birokrasi, menghemat waktu dan biaya, serta memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak.”

Seluruh Pengadilan Agama di Indonesia diimbau untuk segera mengimplementasikan pedoman ini dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar manfaat dari layanan elektronik ini dapat dirasakan secara optimal. Langkah ini merupakan bagian integral dari program reformasi birokrasi dan modernisasi peradilan yang sedang gencar dilakukan oleh Mahkamah Agung RI.