Pengadilan Agama Pulau Punjung dan LBH Adami Akbar Sinergi dalam Pemberian Layanan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu (31/01)

Pulau Punjung, 31 Januari 2024 – Pada tanggal 31/01/2024, Pengadilan Agama Pulau Punjung secara resmi melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk tahun anggaran 2024 dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adami Akbar. Kegiatan bersejarah ini dilaksanakan di ruang sidang Kartika dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama, termasuk Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, Bapak Iqbal Kadafi, S.H., M.H., serta Direktur LBH Adami Akbar, Bapak Adami Akbar, SH., MH.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret dalam memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan melalui pengadaan Jasa POSBAKUM pada pengadilan. PERMA ini menegaskan pentingnya pemberian layanan hukum yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang tidak mampu secara finansial.

Partisipan Utama dalam Penandatanganan MoU

Acara penandatanganan MoU ini dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki peran kunci dalam penyelenggaraan layanan hukum. Bapak David Chandra, S.Kom., M.Kom, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Pulau Punjung, turut hadir untuk memberikan dukungan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Turut hadir pula Bapak Idris Latif, SH. MH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pulau Punjung, yang akan memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program POSBAKUM di lingkungan pengadilan.

Dari pihak LBH Adami Akbar, hadir Bapak Adami Akbar, SH.,MH., selaku Direktur, yang menyampaikan komitmen lembaga dalam mendukung program POSBAKUM untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tujuan dan Manfaat Penandatanganan MoU

Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu terhadap layanan hukum yang berkualitas. Dengan kerjasama antara Pengadilan Agama Pulau Punjung dan LBH Adami Akbar, diharapkan pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Melalui POSBAKUM, masyarakat tidak mampu dapat mengakses layanan hukum seperti pembuatan surat kuasa, pendampingan hukum, dan konsultasi hukum secara gratis. Ini merupakan langkah nyata dalam menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan, sehingga semua warga, tanpa memandang lapisan sosial atau ekonomi, dapat merasakan keadilan di ranah hukum.

Harapan dan Komitmen Ke Depan

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, Bapak Iqbal Kadafi, S.H., M.H., menyampaikan harapannya agar kerjasama ini dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Beliau juga menegaskan komitmen pengadilan dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan merata.

Dari pihak LBH Adami Akbar, Bapak Adami Akbar, SH.,MH., menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dengan penuh integritas dan profesionalisme. Dia berharap kerjasama ini dapat menjadi contoh bagi lembaga lainnya untuk bersama-sama mendukung akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Dengan penandatanganan MoU ini, Pengadilan Agama Pulau Punjung dan LBH Adami Akbar meletakkan dasar yang kokoh untuk menjalankan program POSBAKUM dengan efektif. Semoga kerjasama ini menjadi langkah positif dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih inklusif dan melayani seluruh lapisan masyarakat dengan baik.