PROGRAM KERJA 2026 : PETA JALAN (ROADMAP) KINERJA YANG HARUS TERUKUR

Pulau Punjung — Pengadilan Agama Pulau Punjung menggelar Rapat Program Kerja Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam menetapkan arah kebijakan dan prioritas kinerja satu tahun ke depan. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Media Center dan diikuti oleh pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur pengadilan.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua PA Pulau Punjung yang dalam arahannya menegaskan bahwa program kerja bukan sekadar dokumen formal, melainkan peta jalan (roadmap) kinerja yang harus terukur, realistis, dan selaras dengan rencana strategis Mahkamah Agung serta kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Dalam pembahasan, masing-masing bagian memaparkan rencana kerja tahun 2026 yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan penyelesaian perkara, penguatan administrasi peradilan berbasis digital, optimalisasi anggaran, serta penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Beberapa fokus utama Program Kerja 2026 antara lain:

• Peningkatan nilai SAKIP dan implementasi manajemen kinerja yang akuntabel;
• Optimalisasi pelayanan PTSP sebagai wajah peradilan;
• Penguatan pengawasan internal dan budaya kerja anti pelayanan transaksional;
• Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan;
• Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan transparansi layanan.

“Program kerja yang sudah dibuat harus berdampak nyata. Setiap kegiatan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Kita bekerja bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat,” tegas pimpinan rapat.
Rapat berlangsung dinamis dengan sesi diskusi dan penyempurnaan rencana kegiatan, sehingga program yang ditetapkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan internal dan harapan masyarakat pencari keadilan.