Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama Dengan Tema “Bedah Berkas Perkara Kewarisan” (01/07)

Jumat, 01 Juli 2022 – Pulau Punjung, Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung M. Rifai, SHI., M.H. dan Wakil Ketua Ahmad Mudlofar, SHI, bersama Bapak Hakim PA Pulau Punjung dan Panitera PA Pulau Punjung mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama secara online/daring bertempat di Media Center PA Pulau Punjung. Bimtek Peningkatan Kompetensi ini terselenggara dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga teknis di lingkungan peradilan agama dalam masalah yustisial.

Acara ini diselenggarakan oleh Badilag MARI dan bertajuk “Bedah Berkas Perkara Kewarisan” dengan narasumber Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. disiarkan juga secara langsung melalui channel Youtube Badilag Media.

Setelah kata sambutan oleh Dirjen Badilag agenda selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI YM Dr. H. Edi Riadi, S.H, M.H dalam hal ini dimoderatori oleh Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag, M.Ag Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama. Dalam penyampaian materi oleh narasumber YM Dr. H. Edi Riadi, S.H, M.H beliau menyampaikan pokok-pokok materi perkara kewarisan terkait Penentuan Pihak, Keaktifan Hakim, Pembebanan Pembuktian, Penerapan Hukum, dan Amar Putusan.

Narasumber memberi penjelasan terdiri dari 5 poin, penentuan pihak, keaktifan hakim, pembebanan pembuktian, penerapan hukum dan amar putusan. Mengenai penentuan pihak, beliau menejlaskan bahwa semua pihak harus dilibatkan dalam sengketa ahli waris. Gugatan tesebut tergantung petitum, apabila membatalkan jual beli/menghukum pihak maka pihak pembeli harus dilibatkan. Keaktifan hakim dibagi menjadi 2 yaitu pasal 119 HIR/143 RBg hakim boleh memberi nasihat tentang kurangnya pihak atau pihak tidak cukup umur, sedangkan pasal 132 HIR hakim diperbolehkan ketika dalam persidangan dapat memberi penjelasan kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat dalam putusan sela. Dalam pembebanan pembuktian ketika ada fotokopi sertifikat dengan cara memanggil pejabat yang berwenang atau dengan pemeriksaan setempat. Penerapan hukum, dengan pembuktian saksi harus detail ketika menggali fakta. dalam amar hukum, hakim bisa membatalkan jual beli tapi tidak dengan membatalkan akta.