Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan oleh Ketua PA Pulau Punjung

Pulau Punjung Jumat, 11/9/2020, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung diselenggarakan Sosialisasi dengan 4 Tema yaitu Pengendalian Gratifikasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Whistle Blowing System dan Penanganan Benturan Kepentingan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Ibu Azizah Ali, S.H.I, M.H., Sosialiasasi ini diikuti oleh para Hakim, pejabat struktural dan fungsional dan pegawai serta tenaga honor Pengadilan Agama Pulau Punjung. Sosialisasi Benturan Kepentingan dan Gratifikasi ini merupakan suatu langkah awal kita dalam upaya untuk merefresh kembali pemahaman dan pelaksanaan wilayah bebas dari korupsi dalam keseharian kinerja.

Dalam pengarahanya Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung menyampaikan bahwa Sosialisai ini menyoroti tentang pentingnya pemahaman seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) atas segala kemungkinan benturan kepentingan dan gratifikasi, baik itu yang bersifat kedinasan maupun non dinas. Selain itu ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam pemaparannya menjelaskan dasar Penanganan Gratifikasi dilingkungan peradilan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 01B tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Di akhir kegiatan Sosialisasi, Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung menekankan kepada seluruh Hakim dan Pegawai agar memahami peraturan tersebut dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Pulau Punjung, sehingga terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi.

Diharapkan setelah kegiatan ini, seluruh pegawai Pengadilan Agama Pulau Punjung dapat menjunjung tinggi sikap profesional, mau dan berani menolak dengan tegas segala bentuk pemberian. Karena Reformasi birokrasi adalah tugas ASN, dan bagian terpentingnya adalah meninggalkan praktik-praktik pemberian untuk memperlancar kerjasama, jangan sungkan berkata tidak, termasuk apabila mendapat pemberian hadiah atau buah tangan ketika menjalakan tugas baik didalam kantor ataupun di luar kantor.